Dibalik Angka “Rendah” BPS: Ancaman Inflasi Udara dan Ambisi Sensus Total 2026 di Pangkalpinang

Babelsatudetik |Pangkalpinang ~~~ Dibalik klaim stabilitas angka, sebuah manuver ekonomi besar tengah dipersiapkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang resmi merilis angka inflasi April 2026 yang menyentuh angka 0,23% (Month-to-Month) dan 0,79% (Year-on-Year).

Meski secara teknis berada di bawah 1%, data ini mengonfirmasi bahwa beban hidup masyarakat di ibu kota Provinsi Babel ini terus merangkak naik tanpa henti.

Dalam rilis resmi di ruang rapat BPS Pangkalpinang, Senin (4/5/2026), terungkap bahwa sektor transportasi udara, komoditas sawi, dan harga emas menjadi “biang kerok” utama yang memicu kenaikan harga secara bulanan.

Sementara itu, untuk perbandingan tahunan, daging ayam ras dan angkutan udara masih menjadi momok yang mencekik dompet warga.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, yang hadir mewakili Walikota, menegaskan bahwa data ini bukan sekadar deretan angka mati.

“Data ini mencerminkan dinamika keras di tengah masyarakat. Pemerintah daerah tidak punya pilihan selain memanfaatkan data ini secara optimal untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya teoritis,” tegas Juhaini.

Isu yang jauh lebih krusial muncul dalam wawancara mendalam bersama Kepala BPS Pangkalpinang, Dewi Savitri. Tahun 2026 bukan sekadar tahun rilis rutin; ini adalah tahun Sensus Ekonomi 10 tahunan yang akan dilakukan secara agresif.

Berbeda dengan dekade sebelumnya, BPS kali ini akan mengerahkan personel untuk melakukan pendataan “Door-to-Door” tanpa terkecuali.

Siapa yang diincar? Seluruh pelaku usaha tanpa batas skala, mulai dari korporasi hingga UMKM.

Target Tambahan: Kondisi sosial ekonomi masyarakat umum dan sektor pertanian akan dibedah total.

Metode: Tidak ada ruang untuk menghindar. Petani hingga warga non-pelaku usaha pun akan didata kondisi ekonominya guna memetakan potret kemiskinan dan daya beli secara telanjang.

Sikap “galak” BPS dalam melakukan sensus ini adalah respon terhadap kebutuhan data kebijakan pemerintah yang seringkali meleset.

Dengan melakukan pendataan menyeluruh setiap 10 tahun sekali, pemerintah berusaha melihat sejauh mana pergeseran ekonomi yang terjadi sejak 2016.

“Manfaatnya jelas; kita akan melihat realita pahit atau manis dari kegiatan ekonomi kita setelah 10 tahun berlalu. Ini dasar kebijakan, bukan sekadar formalitas,” pungkas Dewi Savitri dengan nada tegas di hadapan awak media.

Data Ringkas Hasil Rilis (April 2026):

Meski inflasi tahunan diklaim “rendah” di bawah 1%, ketergantungan pada transportasi udara dan fluktuasi pangan tetap menjadi bara dalam sekam. Kini, mata tertuju pada Sensus Ekonomi 2026 sejauh mana pemerintah berani menghadapi fakta sosial ekonomi yang akan ditemukan di depan pintu rumah warga***Tim/Red